Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Lakanmau Menerima SK Hutan Sosial yang diserahkan Oleh Presiden Republik Indonesia

Pada

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Lakanmau Menerima SK Hutan Sosial yang diserahkan Oleh Presiden Republik Indonesia

Foto Kegiatan Penerimaan SK Hutan Sosial di Aula Kantor Gubernur NTT
Foto Kegiatan Penerimaan SK Hutan Sosial di Aula Kantor Gubernur NTT


     
  Variasi Konten - Ketua Gapoktan Lakanmau, Oktovianus Mau bersama Kepala Desa Lakanmau, Penyuluh Kehutanan dan Tiga Orang anggota Gapoktan turut hadir dalam kegiatan penyerahan SK Hutan Sosial dan SK TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) yang diserahkan oleh bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Aula Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 3 Februari 2022.
  Dalam kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  Kegiatan tersebut digelar bersamaan dengan kunjungan kerja bapak presiden RI dalam rangka menyerahkan SK Hutan Sosial dan SK TORA di Sumatera Utara tepatnya di Danau Toba secara faktual dan diikuti oleh sembilan belas provinsi lainnya secara virtual termasuk Nusa Tenggara Timur dengan perwakilan dari beberapa Kabupaten yang mendapatkan SK tersebut, diantaranya adalah Kabupaten Kupang, Ngada, TTS, TTU dan Belu. Perwakilan dari Kabupaten Belu adalah Gapoktan Lakanmau, yang berada di Desa Lakanmau Kecamatan Lasiolat.
  Surat Keputusan (SK) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Lakanmau yaitu SK Hutan Sosial yang merupakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gapoktan Lakanmau seluas 264 (Dua Ratus Enam Puluh Empat) Hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Lakanmau Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk 166 Kepala Keluarga terdiri dari laki-laki sebanyak 142 orang dan perempuan sebanyak 24 orang.
  Dengan pemberian SK ini, sebagai ketua Gapoktan saya merasa senang karena telah diberikan izin untuk mengelola kawasan hutan lindung yang berada di desa kami dan hal ini juga merupakan peluang usaha bagi masyarakat dalam bidang agroforestry yang berkelanjutan dan jasa lingkungan yaitu menjadikan hutan sebagai wisata alam.
  Atas nama seluruh anggota Gapoktan Lakanmau saya selaku Ketua Gapoktan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden RI yang telah menyerahkan SK Perhutanan Sosial kepada kami, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah menerbitkan SK Perhutanan Sosial untuk Gapoktan Lakanmau, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta UPT KPH Wilayah Kabupaten Belu dan Penyuluh Kehutanan yang sudah berusaha keras dalam memperjuangkan Izin Pengelolaan Perhutanan Sosial sehingga saat ini kami dapat memperoleh izin secara resmi melalui Surat Keputusan yang telah diterima.
Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih untuk semua elemen yang telah berpartisipasi dan berjuang bagi kami hingga mendapatkan SK Perhutanan Sosial ini.

By : OKTOMH
Cari:
Di: Lakanmau, Lasiolat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Tim., Indonesia

Postingan populer dari blog ini

PMKRI Lakukan Audiensi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Terkait Dugaan Pengrusakan Hutan Lindung Ini Tanggapannya

Pada
Gambar
Foto PMKRI Cabang Atambua dan Cabang Kupang Setelah Melakukan Audiensi Dengan Kepala DLHK PROVINSI NTT Mengkawal kasus dugaan pengrusakan hutan lindung yang dilakuan oleh KAPOLRES Belu, PMKRI Cabang Atambua dan Cabang Kupang melakukan Audiensi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa, 30 April 2024. Dalam audiens tersebut dihadiri oleh Ketua PMKRI Cabang Atambua bersama Sekretaris Jenderal, Koordinator Lapangan, Presidium Germas, Wakil Presidium Ristek dan Wakil Presidium Hubungan Perguruan Tinggi serta Ketua PMKRI Cabang Kupang bersama Presidium Germas dan juga Presidium Pendidikan dan Kaderisasi yang disambut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT serta para pegawai di ruangan Kepala Dinas. Ketika ditemui di ruangannya Kepala Dinas menanyakan maksud kedatangan PMKRI dan Ketua PMKRI Atambua pun mengatakan bahwa tujuan kedatangan kami adalah untuk menanyakan beberapa hal terkait kasus dugaan pengrusakan hutan lin...
Selengkapnya»»»

14 Februari 2024

Pada
Gambar
14 Februari 2024 Ilustrasi Gambar Logo Pemilu 14 Februari 2024 14 Februari 2024 merupakan hari Valentine dan hari Pemilu Kasih Sayang se-Indonesia. 14 Februari 2024 mengajarkan kepada saya bahwa persahabatan dan kekeluargaan itu hanya sebatas ungkapan saja. Untuk mendalami makna dari kekeluargaan yang sebenarnya itu berbeda dalam hati dan pikiran setiap orang. Dari 14 Februari 2024 juga saya dapat belajar bahwa menemukan orang muda yang benar-benar tulus dan ikhlas serta teguh pada pendirian itu sangatlah susah. Masih banyak orang muda yang tidak peduli terhadap masa depan bangsa dan negara hingga mengabaikan makna demokrasi yang sesungguhnya. Seharusnya orang mudalah yang menjadi panutan utama dalam berdemokrasi yang sehat, menjadi garda terdepan demokrasi yang berasaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayangnya asas-asas demokrasi yang sesungguhnya itu belum sepenuhnya diterapkan hingga saat ini. Entah sampai kapan kaum muda menyadari hal itu dan siapa lagi yang akan meny...
Selengkapnya»»»

HUKUM

Pada
Gambar
HUKUM Ilustrasi Gambar Palu dan Timbangan sebagai lambang Hukum      Hukum merupakan salah satu bidang ilmu yang dipelajari di setiap jenjang pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi yang mengajarkan tentang peraturan atau norma dalam kehidupan masyarakat. Hukum sangat penting untuk dipelajari karena memiliki manfaat serta berperan sebagai alat pengatur dan pelindung bagi seseorang untuk hidup dalam masyarakat, dimana setiap orang harus berinteraksi dengan orang lain.  Dalam setiap interaksi seseorang, tentu tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.     Dengan memahami arti dari hukum itu  maka seseorang dapat bertindak secara tertib sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada sehingga dapat memperoleh kehidupan yang makmur dan bahagia, serta tidak mengganggu dan merugikan kehidupan orang lain.      Peraturan atau norma yang ditetapkan dalam masyarakat mengandung nilai-nilai sosial yang be...
Selengkapnya»»»

Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Pada
  Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Administrasi Publik  atau Administrasi Negara adalah ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif , serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Pelayanan publik adalah suatu bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, administrasi publik mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi , penyusunan , peng...
Selengkapnya»»»

Ganti Nahkoda di Garis Depan RI–RDTL! Oktovianus Mau Pegang Kendali PMKRI Atambua

Pada
Gambar
Foto Mandataris RUAC Terpilih dan Ad-hoc Minggu, 18 Januari 2026 PMKRI Atambua - Estafet kepemimpinan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua Sanctus Yohanes Paulus II resmi berganti. Oktovianus Mau terpilih sebagai Ketua Presidium PMKRI Atambua untuk masa bakti 2025–2026 melalui Rapat Umum Anggota Cabang (RUAC) XVII yang digelar pada 17–18 Januari 2026. Terpilihnya Oktovianus, yang akrab disapa Okto, menandai babak baru kepemimpinan organisasi mahasiswa Katolik di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL). Momentum ini dinilai krusial di tengah tantangan sosial, kebangsaan, dan dinamika internal organisasi yang semakin kompleks. Dalam pidato perdananya usai terpilih, Okto menegaskan bahwa jabatan Ketua Presidium bukanlah sekadar posisi struktural, melainkan sebuah panggilan pengabdian. “Menjadi Ketua Presidium bukan soal jabatan, tetapi panggilan untuk melayani dan mempertegas identitas kader PMK...
Selengkapnya»»»

Resmi Dilantik! Oktovianus Mau Siap Bawa PMKRI Atambua Lebih Progresif di Perbatasan RI–RDTL

Pada
Gambar
Foto Pelantikan Mandataris RUAC PMKRI Cabang Atambua Periode 2025-2026 PMKRI Cabang Atambua - Tongkat estafet kepemimpinan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua St. Yohanes Paulus II resmi berganti. Oktovianus Mau bersama jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) periode 2025/2026 dilantik dalam upacara khidmat di Aula Dharma Wanita Betelalenok, Atambua, Kamis, 30 Januari 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMKRI, Maria A. F. G. Sukmaniara. Pelantikan tersebut menandai dimulainya masa bakti baru organisasi kader berskala nasional itu di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL). Dalam arahannya, Maria menekankan pentingnya menjaga tiga nilai utama PMKRI, yakni Kristianitas, Intelektualitas, dan Fraternitas. Ia mengingatkan bahwa PMKRI harus tetap konsisten menjadi organisasi yang berpihak kepada masyarakat kecil dan kelompok yang kurang terdengar suaranya. “PMKRI bukan ...
Selengkapnya»»»

Legendary Politician of East Nusa Tenggara

Pada
Gambar
Bung Kanis  Petrus Kanisius Pari Parera atau biasa disapa " Bung Kanis " adalah salah satu tokoh politik legendaris Nusa Tenggara Timur, kelahiran Cereng, Manggarai Barat 17 September 1930 dari pasangan Bapak Romanus Parera dan Ibu Fransisca Lotik. Bung Kanis merupakan anak ketujuh dari sepuluh bersaudara. Sosok Bung Kanis saya yakin banyak yang juga tidak mengenalnya sekarang. Satu - satunya referensi tertulis yang saya dapat tentang beliau hanyalah dari buku "Jangan Takut Berpolitik" yang di sunting oleh Kakak Jannes Eudes Wawa, seorang jurnalis Kompas, yang juga alumni PMKRI Cabang Kupang. Saya yakin, usaha Kakak Janess tidak gampang. Dengan susah payah mengumpulkan tulisan-tulisan, pidato-pidato dari Bung untuk disarikan dalam sebuah buku agar diketahui banyak orang. Akhirnya saya dari generasi ke sekian, mengenal semangat dan pikiran - pikiran Bung Kanis dari buku itu. Era tahun 60-an sampai pada akhir 80-an di wilayah NTT, Bung Kanis adalah sebuah nama. M...
Selengkapnya»»»